“Kita mengharapkan akan mencapai US$ 5 miliar, itu termasuk US$ 2 miliar dari Bank Dunia,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (21/5/2012).

Menurut Agus Marto, Indonesia membutuhkan dana kontijensi ini untuk berjaga-jaga jika pemerintah sulit mencari pembiayaan sebesar Rp 190 triliun tahun ini karena perkembangan kondisi ekonomi di Eropa dan dunia yang masih sulit.

“Dana yang ditarik untuk membiayai kebutuhan pembiayaan APBN kita atau semacam jaminan bagi pemerintah kalau seandainya pemerintah mau masuk ke pasar dan pasar responsnya buruk diberikan jaminan oleh lembaga-lembaga internasional ini sehingga kita bisa akses ke pinjaman,” paparnya.

Namun, Agus masih enggan menjelaskan detil dari mana dana tambahan tersebut berasal. Dana cadangan kehati-hatian ini merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga kesehatan perekonomian.

“Oh ada tetapi yang sekarang saya bicarakan soal Bank Dunia. Kita harapkan yang berpartisipasi sama dengan yang kita punya saat tahun 2009,” ujarnya.

Agus menegaskan dengan penambahan utang ini tidak akan menambah defisit yang telah ditetapkan sebesar 2,23% untuk tahun ini.

“Tingkat defisit tidak akan berubah, justru itu hanya semacam jaga-jaga, tetap di 2,23 persen,” pungkasnya.

(nia)

detikcom – Jakarta

Hal ini disampaikan Hatta saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (16/5/2012).

“Zona waktu kan sudah disarankan oleh MP3EI. Presiden setuju untuk zona waktu disatukan. Sekarang sedang kita perdalam lagi,” tambahnya.

Hatta kembali mempertegas, dari kajian yang ada, penyatuan zona waktu Indonesia akan menggunakan patokan GMT+8 atau Waktu Indonesia Tengah (WIT). Kebijakan ini akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas di segala aspek.

“Kalau sekarang kan di bagian Timur sudah 2 jam bekerja, kita baru mau mulai. Ini kurang pas, jadi sekarang kita masuk ke GMT+8,” jelasnya.

Namun belum jelas kapan rencana ini akan dilancarkan oleh pemerintah.

Hatta memang menjadi menteri yang paling rajin mendorong adanya penyatuan zona waktu di Indonesia. Meski masih berupa wacana, namun riset terhadap penyamaan zona waktu di seluruh wilayah Indonesia sudah ada. Bahkan sudah dibahas di Komite Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sejak Hatta masih menjabat sebagai Menteri riset dan teknologi (Menristek).

Kepala Divisi Humas dan Promosi KP3EI, Edib Muslim pernah mengatakan, ide penyatuan zona waktu Indonesia adalah buah pikiran Hatta Rajasa.

Ia menambahkan, penyamaan waktu antara indonesia barat, tengah, dan timur diyakini akan dapat mengangkat 20% PDB Indonesia. Sebab ada angkatan kerja berjumlah 190 juta orang yang akan melakukan pekerjaannya secara bersama-sama.

Indonesia sering kalah dengan negara lain dalam hal transaksi bisnis. Seperti jadwal terbang Garuda yang satu jam lebih lambat dari maskapai lain, karena perbedaan waktu tersebut. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga kalah satu jam dengan bursa efek di Hong Kong dan Sanghai.

Sementara transsaksi di Bank Indonesia, para pelaku pasar uang di Papua dan Maluku tidak memiliki waktu yang cukup untuk saling bertransaksi dengan pelaku pasar di daerah Indonesia Barat. Karena pusat bursa efek dan perbankan berada di wilayah Barat, pelaku bisnis Papua dan Maluku harus merelakan waktunya terbuang dua jam secara percuma menunggu lapak transaksi.

(feb)

detikcom – Jakarta

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, pemerintah tetap optimistis inflasi di 2012 terjaga 5,2% atau lebih rendah dari target APBN-P 2012 6,8%, karena harga BBM batal naik.

“Jadi kalau (inflasi) tidak naik, kita akan bisa jaga fiskal yang sehat dengan cadangan yang memadai. Untuk merespons kondisi fiskal saat ini,” ungkap Agus di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (16/5/2012).

Pada kesempatan itu, Agus menjelaskan BI dan Kementerian Keuangan telah sepakat menentukan target sasaran inflasi untuk 2013, 2014, dan 2015 masing-masing sebesar 4,5%, 4,5%, dan 4% dengan deviasi 1%.

“Penetapan sasaran inflasi yang menurun secara gradual diharapkan akan memberikan gambaran jalur yang jelas sebagai bentuk komitmen antara pemerintah dan BI dalam upaya menjaga jalur nasional berada pada level 4 persen dalam jangka menengah,” tambahnya.

Di tempat yang sama Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan sasaran inflasi yang sudah dijelaskan Agus Marto merupakan hasil kesepakatan bersama.

“Angka tadi yang jelaskan Menkeu adalah angka yang sudah realisasi antara Kemenkeu dan BI,” kata Darmin

Kedepannya jika tidak terjadi kenaikan BBM, maka sasaran inflasi BI sebesar 4,5% plus minus 1%. “Kalau BBM tidak naik kita yakin akan tetap sama yaitu 4,5 plus minus 1 persen,” tegasnya.

(feb)

Seperti dikutip dari AFP, Senin (30/4/2012), selain dua bank itu, bank-bank lain seperti Banesto, Banco Sabadell, Ibercaja, Kutxabank, Banca Civica, Bankinter dan unit lokalnya Barclays.

Lembaga pemeringkat itu sebelumnya sudah memangkas peringkat negeri matador itu dua tingkat akhir pekan lalu, menjadi BBB+.

Baru-baru ini Spanyol mengungkapkan bahwa defisit anggaran 2011 jauh lebih besar dari yang diperkirakan dan memperingatkan kalau pemerintah mungkin tidak bisa memenuhi target fiskal 2012.

Perdana Menteri Mariano Rajoy yang aktif sejak Desember telah mengajukan proposal program penghematan sebesar 27 miliar euro. Namun, ekonomi Spanyol yang tengah menderita akibat tingginya pengangguran dan masalah di sektor perbankan yang berdampak pada pasar properti sekali lagi jatuh ke masa resesi.

Akibatnya, puluhan ribu demonstran membanjiri penjuru Spanyol kemarin dalam rangka menolak program penghematan negara yang membidik anggaran kesehatan dan pendidikan.
(ang)

Kontrak Karya (KK) yang dilakukan antara Freeport dengan pemerintah RI sejak 1991 akan habis pada 2021. Namun, anak perusahaan Freeport McMoRan Copper & Gold itu punya hak perpanjang dua kali 10 tahun.

Sehingga, jika perseroan mengambil hak dua perpanjang itu maka baru akan berhenti menambang pada 2041. Menyisakan cadangan tambang selama 6 tahun untuk ditambang oleh pihak lain.

“Nanti setelah habis (kontrak) kita tidak tahu siapa yang mau mengerjakan nanti. Itu terserah yang mau saja,” kata Presiden Direktur Freeport Rozik B. Soetjipto dalam kunjungannya ke kantor detikcom akhir pekan lalu.

“Setelah selesai, kami masih sisakan cadangan yang bisa dieksploitasi,” tambahnya.

Menurutnya, lahan tambang aktif yang dieksploitasi Freeport seluas 10.000 hektar, dari total lahan yang disepakati pada KK pertama tahun 1967 lalu seluas 2,6 juta.

“Jadi dari tahun ke tahun semakin menyusut luasnya,” katanya.

Perseroan juga sudah menyiapkan dana investasi sebesar US$ 16-18 miliar atau sekitar Rp 144-162 triliun untuk pembukaan tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah itu akan menggantikan tambang terbuka yang selama ini memberikan kontribusi paling tinggi ke produksi perseroan.

Dana investasi tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur tambang hingga 2021 nanti. Persiapan infrastruktur sudah dilakukan sejak 2008 lalu.

(ang)

detikcom – Jakarta

“Kami sudah tawarkan 9,36% ke pemda, tapi masih dalam pembicaraan,” kata Presiden Direktur Freeport Rozik B. Soetjipto dalam kunjungannya ke kantor detikcom akhir pekan lalu.

Sebanyak 9,36% yang ditawarkan tersebut merupakan kepemilikan saham PT Indocopper Investama, anak usaha Freeport McMoRan Copper & Gold, perusahaan tambang asal AS.

Saat ini, dengan kepemilikan melalui anak usahanya tersebut, Freeport McMoRan memegang 90,64% kepemilikan saham di Freeport Indonesia. Sementara sisanya, 9,36% dikuasai pemerintah Republik Indonesia.

Rencana divestasi ini dilakukan bukan karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) baru yang baru saja dikeluarkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pekan lalu. Namun, divestasi dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam KK.

“Dalam KK sebelum adanya PP baru ini kita diminta divestasi 20%, jadi kalau memang ada perbedaan lagi harus dibicarakan dulu dengan pemerintah,” katanya.

Menurutnya, pemda setempat juga belum memberikan respons terhadap tawaran tersebut. Namun, Freeport menyatakan tidak keberatan jika nantinya saham tersebut akhirnya diambil oleh pemerintah pusat.

Seperti diketahui, PP baru dengan nomor 24 tahun 2012 yang merupakan revisi dari PP No.23 tahun 2010, mengharuskan investor asing mendivestasikan kepemilikannya di perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia sehingga hanya tersisa 49% dari jumlah total sebelumnya.

Sebanyak 51% sahamnya wajib dimiliki peserta Indonesia maksimal pada tahun kesepuluh beroperasi. Periodenya adalah divestasi 20% pada tahun keenam, 30% tahun ketujuh, 37% tahun kedelapan, 44% tahun kesembilan, dan 51% tahun kesepuluh.

Peserta Indonesia yang dimaksud antara lain, pemerintah pusat, provinsi, daerah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau swasta nasional.

(ang)

Hal ini didapat dari hitungan, bahwa Freeport memperkirakan cadangan bijih yang siap ditambang saat ini mencapai 2,6 miliar ton. Setelah diolah, setiap 1 ton bijih bisa menjadi 7,9 kg tembaga dan 0,93 gram emas.

“Jadi sebenarnya tidak seluruh cadangan itu hasilnya akan sama, karena setiap 1.000 kg bijih itu setelah diolah jadinya hanya 7,9 kg copper dan 0,93 gram emas,” kata Presiden Direktur Freeport Rozik B Soetjipto dalam kunjungannya ke kantor detikcom akhir pekan lalu.

Sehingga, dari cadangan sebanyak 2,6 miliar ton itu jika dihitung secara kasar, bisa menghasilkan 2.418 ton emas. Jika harga emas dipatok sebesar Rp 550.000 per gram, maka nilai cadangannya senilai Rp 1.329 triliun.

Angka tersebut hampir menyamai APBN Indonesia tahun 2012 senilai Rp 1.435 triliun. Tahun lalu, Freeport sudah menyetor duit sebesar US$ 2,383 miliar atau setara Rp 21,447 triliun ke pemerintah sepanjang tahun 2011. Angkanya naik dari setoran tahun lalu US$ 1,922 miliar atau Rp 17,298 triliun.

Secara total, sejak tahun 1992 hingga 2011 kemarin, anak usaha Freeport McMoRan Copper & Gold asal Amerika Serikat (AS) itu sudah menyetor US$ 13,8 miliar atau setara Rp 124,2 triliun.

(ang)

detikcom – Jakarta

Berdasarkan bahan presentasi Freeport yang diterima detikFinance, Senin (12/2/2012), setoran tersebut berupa pajak, royalti, dividen dan biaya pembayaran lainnya.

Pajak yang disetorkan perusahaan tambang tersebut sebanyak US$ 202 juta berupa dividen, sedangkan royalti US$ 188 juta. Yang paling besar adalah pajak dan lain-lain, yaitu senilai US$ 1,993 miliar di tahun 2011.

Sementara di tahun 2010 lalu, dividen yang disetorkan sebesar US$ 169 juta, royalti US$ 185 juta, dan pajak masih yang terbesar yaitu US$ 1,569 miliar.

Secara total, sejak tahun 1992 hingga 2011 kemarin, anak usaha Freeport McMoRan Copper & Gold asal Amerika Serikat (AS) itu sudah menyetor US$ 13,8 miliar atau setara Rp 124,2 triliun.

Freeport juga memberikan manfaat secara tidak langsung, seperti upah, gaji, pembelian dalam negeri, pembangunan daerah dan investasi dalam negeri senilai US$ 2,5 miliar di tahun 2011 lalu.

(ang)

Peraturan ini merupakan turunan dari pasal 46 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur Tenaga Kerja Asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.

“Peraturan itu terbit agar tidak ada kerawanan hubungan industrial, apalagi ada tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tinggi bidang SDM (sumber daya manusia) di perusahaan,” kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/3/2012).

Muhaimin yang biasa disapa Cak Imin, menuturkan aturan baru ini berlatarbelakang karena selama ini banyak perusahaan yang masih menggunakan tenaga asing, padahal itu mestinya sudah bisa diisi oleh orang Indonesia

“Beberapa perusahaan masih menggunakan tenaga kerja asing, padahal itu kan level 3 (menengah) dalam menajemen yang bisa di isi oleh tenaga kerja Indonesia.Hal ini itu supaya tidak terjadi hubungan yang tidak harmonis antara misalnya bagian administrasi atau SDM dengan karyawan,” katanya.

Ia menuturkan peraturan yang dipersiapkan sejak lama itu sebagai upaya transfer knowledge (pengetahuan) dengan tenaga lokal dan kemampuan sumber daya manusia Indonesia yang kini sangat kompetetitif.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012 tentang jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing yang diteken pada 29 Februari 2012, jabatan yang dilarang untuk orang asing diantaranya mencakup 19 posisi, umumnya adalah bidang personalia:

1. Kepala Eksekutif Kantor/Chief Executive Officer
2. Direktur Personalia/Personnel Director
3. Manajer Hubungan Industrial/Industrial Relation Manager
4. Manajer Personalia/Human Resources Manager
5. Supervisor Pengembangan Personalia/Personnel Development Supervisor
6. Supervisor Perekrutan Personalia/Personnel Recruitment Supervisor
7. Supervisor Penempatan Personalia/Personnel Placement Supervisor
8. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai/Employee Career Development Supervisor
9. Penata Usaha Personalia/Personnel Declare Administrator
10. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir/Personnel and Careers Specialist
11. Spesialis Personalia/Personnel Specialist
12. Penasehat Karir/Career Advisor
13. Penasehat Tenaga Kerja/Job Advisor
14. Pembimbing dan Konseling Jabatan/Job Advisor and Counseling
15. Perantara Tenaga Kerja/Employee Mediator
16. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai/Job Training Administrator
17. Pewawancara Pegawai/Job Interviewer
18. Analis Jabatan/Job Analyst
19. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai/Occupational Safety Specialist

(hen)

detikcom – Jakarta, Jika disuruh memilih, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan lebih memilih menyelamatkan PT Merpati Nusantara Airlines dari pada menyelamatkan PT Djakarta Lloyd dari jurang kebangkrutan. Kenapa?

“Sejelek-jeleknya Merpati, eh jelek ya Merpati? Oke seberat-beratnya Merpati, saya kalau disuruh pilih lebih baik selamatkan Merpati dari pada selamatkan Djakarta Lloyd,” ujar Dahlan di Gedung DPR, Kamis (17/2/2012).

Dahlan beralasan pertama utang Djakarta Lloyd sangat besar dan saat ini sedang berperkara hukum sementara Merpati tidak. “Anda tahu berapa hutangnya Djakarta Lloyd? Hampir Rp 6 triliun, jujur dari pada selamatin mendingan buka perusahaan kapal baru, aset gedungnya di jual, buat bayar gaji pegawainya,” ujarnya.

Saat ini, kata Dahlan cukup sulit untuk Djakarta Lloyd dapat hidup, pasalnya dengan statusnya berpekara hukum sulit untuk melakukan jalinan bisnis.

“Cukup sulit untuk hidup, sekarang siapa yang mau saya kasih Djakarta Lloyd, silahkan ambil, tapi ada yang mau dengan perusahaan yang punya utang hampir Rp 6 triliun, menurut saya dari pada sakit bertahun-tahun mending asetnya di jual saja, kasih ke karyawan buat gaji meraka, menurut saya itu jalan terbaik,” ucapnya.

“Kalaupun diambil sebagai anak perusahaan PLN seperti kasusnya PAG juga berat, lebih gampang PAG, kalau Djakarta Lloyd dikasihkan ke PLN ya kasihan PLN-nya,” tandasnya.

PT Djakarta Lloyd (Persero) merupakan perusahaan BUMN pelayaran yang menjalankan kegiatan usahanya di pasar global yang mengoperasikan 14 unit kapal milik yang terdiri dari 2 unit kapal container type Palwo Buwono 1600, 3 unit kapal container type Palwo Buwono 400 dan 9 unit kapal type Caraka Jaya Niaga III.

Perusahaan pelayaran ini melayani kebutuhan dunia usaha untuk mendistribusikan barangnya baik untuk tujuan internasional maupun domestik.

Djakarta Lloyd didirikan di Tegal pada tanggal 18 Agustus 1950 oleh oleh beberapa pejuang yang berasal dari TNI Angkatan Laut.

(hen)